SUMENEP, dapurpos.com/ – Universal Health Coverage (UHC) adalah program nasional yang bertujuan memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
Namun, pendanaan untuk UHC bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang berarti setiap daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang cukup, agar program ini dapat berjalan dengan efektif di tingkat lokal.
Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah, mengingat adanya disparitas kapasitas ekonomi antar daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep, menjadi salah satu kepala daerah yang berhasil menjawab tantangan ini. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Sumenep telah mencapai cakupan UHC untuk 96% penduduknya, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai 88 miliar rupiah.
“UHC memang program nasional, namun implementasinya memerlukan kebijakan dari kepala daerah, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD,” kata Achmad Fauzi Wongsojudo usai Debat Publik kedua di Posko Kemenangan Faham. Sabtu (9/11/2024) Malam.
Menurutnya, jika UHC sepenuhnya dibiayai oleh APBN, seluruh kabupaten/kota di Indonesia seharusnya sudah mencapainya dengan angka yang sama. Namun kenyataannya, tidak semua daerah mampu melaksanakan UHC dengan efektif.
Sebagai bukti, selama menjabat Bupati Sumenep, ia memastikan masyarakat tercover dalam program UHC melalui BPJS, sehingga pengobatan menjadi gratis.
“Jika UHC dibiayai APBN, cukup dengan PBIN, tetapi di Sumenep, kami menggunakan PBID yang sepenuhnya dibayar oleh pemerintah daerah. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk membiayai kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Terkait pertanyaan mengenai warga yang masih berobat ke luar daerah meski pelayanan di Sumenep sudah baik, Achmad Fauzi menjelaskan bahwa beberapa pasien dirujuk keluar karena keterbatasan dokter spesialis di Sumenep, seperti dokter spesialis tulang.
“Namun, kini RSUD dr. Moh Anwar sudah memiliki dokter spesialis ortopedi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah,” terangnya.
Selain itu, faktor geografis juga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berobat ke luar daerah.
“Seperti sebelum Sumenep memiliki rumah sakit di Kangean, masyarakat Sapeken akan lebih memilih berobat ke Bali atau Banyuwangi karena jaraknya lebih dekat,” tegasnya.
“Apapun yang telah kami lakukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena kami semua di eksekutif merupakan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Berkat capaian UHC yang lebih dari 96%, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mendapat penghargaan atas ketaatan dalam membayar premi BPJS serta prestasi dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.
UHC sendiri adalah program kesehatan yang dirancang untuk menanggung biaya pengobatan bagi masyarakat yang sakit, dan tidak berlaku untuk layanan seperti surat keterangan sehat atau untuk operasi kecantikan.
