SUMENEP / DAPURPOS.COM — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan itu melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat wilayah daratan, serta menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd. dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi hingga pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Karakteristik geografis Sumenep, menurut dia, membutuhkan strategi yang lebih spesifik berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif kepada Media Center, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, terdapat tiga strategi utama yang menjadi kerangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
Ketiganya yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Menurut Arif, ketiga strategi tersebut harus didukung integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski mengalami penurunan, Arif menegaskan intervensi pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan sosial.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Kolaborasi tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Arif mengatakan, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di antaranya melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara dari sisi peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, disertai pelatihan keterampilan, job fair hingga program padat karya.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif.
Validitas Data Jadi Kunci
Dalam FGD tersebut, persoalan validitas data juga menjadi perhatian. Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data sosial ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.
Pengajuan dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang tersedia, antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.
Namun, Handoyo menegaskan pengajuan perbaikan data tidak serta-merta mengubah posisi desil seseorang.
Penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi masyarakat melalui proses pemeringkatan yang berlaku.
“Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada akhirnya, pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Sumenep berupaya menyusun pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap wilayah.
Penulis : Adie
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Dapurpos.com
