SUMENEP, DAPURPOS.COM – Komitmen keterbukaan informasi publik menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) 2026 di Palembang, Sumatra Selatan. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mendapat undangan khusus untuk menjadi salah satu pembicara dalam forum nasional yang berlangsung Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Fauzi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
Menurutnya, transparansi tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian mendasar dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program kerja hingga penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah harus memberikan akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat berpartisipasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Fauzi juga menyoroti pentingnya keberadaan Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga yang memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.
Bahkan, ia mendorong daerah yang belum memiliki Komisi Informasi agar segera membentuk lembaga tersebut sebagai bagian dari penguatan transparansi pemerintahan.
“Daerah yang kurang terbuka harus ada KI-nya,” tegas Fauzi dalam forum tersebut.
Tak hanya menekankan keberadaan lembaga pengawas, Fauzi mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, tanggung jawab transparansi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau pejabat tertentu. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesadaran yang sama dalam menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidhah menjelaskan, kehadiran Bupati Sumenep sebagai pembicara merupakan undangan khusus. Fauzi dinilai memiliki komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Dukungan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah,” ujarnya.
Diketahui, Rakornas Komisi Informasi 2026 digelar selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 November di Palembang. Kegiatan tersebut diikuti 30 lembaga Komisi Informasi dari total 38 lembaga yang ada di seluruh Indonesia.
Forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi antarlembaga Komisi Informasi untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat maupun daerah.
Penulis : Adie
Editor : Man's
Sumber Berita: Dapurpos.com













