SUMENEP, DAPURPOS.COM. – Proyek jembatan penghubung antara Desa Mandala dan Desa Pakondang yang menelan anggaran hingga Rp2,4 miliar kini menjadi sorotan. Hasil investigasi media ini di lokasi proyek menemukan bahwa lapisan pengaspalan pada jembatan tersebut sudah mulai mengelupas, meski belum genap sepekan setelah dikerjakan.
Kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan, mengingat proyek menggunakan anggaran dari pajak masyarakat dan SPJ (Surat Pertanggung jawaban) untuk pemeliharaan rutinnya pun masih belum diselesaikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Bina Marga PUTR Sumenep beberapa hari lalu.
Tebal aspal yang diterapkan hanya sekitar kurang lebih 2 cm dan terlihat jelas kualitasnya sangat buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belum juga digunakan secara maksimal, tapi sudah mulai mengelupas. Padahal dananya sangat besar,” ujar Bashori jumat (11/04/25)
Dengan kondisi ini, publik mulai menduga adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek, terutama terkait kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran. Proyek yang seharusnya memberi kemudahan akses bagi warga dua desa ini, justru menyisakan tanda tanya besar soal transparansi, akuntabilitas anggaran yang digunakan dan kualitas pekerjaan tersebut.
Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek ini demi mencegah kerugian negara yang lebih besar dan menjaga kualitas pembangunan infrastruktur .
Bashori , menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas pelaksanaan pembangunan jembatan dua yang seharusnya menjadi akses vital penghubung antar desa. Proyek ini sejatinya membawa harapan besar bagi kelancaran mobilitas dan peningkatan ekonomi warga, namun realisasinya justru menimbulkan kekecewaan.
“Kualitas pengaspalan yang kami temukan sangat tidak memuaskan dan terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat mengenai ketahanan dan keselamatan jembatan tersebut. Kami meragukan apakah pelaksanaan pembangunan ini telah sesuai dengan standar teknis yang semestinya.”ceritanya
“Oleh karena itu, kami mendesak kepada pihak-pihak terkait, terutama Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan yang paling utama kepada Bapak Bupati Sumenep, Dr. H Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga. Kami menilai bahwa pelaksanaan proyek ini tidak mencerminkan semangat “Bismillah Melayani” yang selama ini digaungkan”.tutupnya
Masyarakat berharap kepada pemerintah daerah dapat lebih serius mengawasi dan menjamin kualitas setiap proyek infrastruktur demi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai anggaran yang berasal dari uang rakyat justru menghasilkan proyek yang tidak layak dan merugikan masyarakat. (jar/red).
