Rumah Tak Layak Huni Masih Banyak, Perkimhub Sumenep Luncurkan Langkah Besar Perbaikan Hunian Warga

- Editorial Team

Kamis, 20 November 2025 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, DAPURPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang hingga kini masih banyak dijumpai di berbagai wilayah, termasuk pedesaan, pesisir, hingga kepulauan.

Melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Perkimhub), langkah-langkah progresif dijalankan untuk memastikan setiap warga memiliki hunian yang aman, sehat, dan bermartabat. Banyak warga masih tinggal di bangunan dengan kondisi memprihatinkan—mulai dari struktur yang rapuh, atap bocor, lantai tanah, hingga minimnya fasilitas sanitasi.

Situasi tersebut tidak hanya mengancam kesehatan penghuni, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program Strategis Perkimhub Sumenep

Untuk menjawab persoalan tersebut, Perkimhub Sumenep menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain:

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Dorong Program HDDAP, Perkuat Transformasi Pertanian Lahan Kering

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni, dilengkapi dukungan desain teknis dan supervisi langsung.

Program Kolaborasi Perumahan, menggandeng sektor swasta, lembaga sosial, serta komunitas lokal.

Pendampingan Teknis dan Edukasi mengenai sanitasi sehat, perawatan hunian, hingga pengelolaan lingkungan.

Seluruh program didasarkan pada pendataan lapangan untuk memastikan intervensi benar-benar tepat sasaran.

Ratusan RTLH Masih Butuh Penanganan

Kepala Dinas Perkimhub Sumenep, Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan sementara, terdapat ratusan unit rumah yang masih masuk kategori RTLH dan membutuhkan penanganan segera.

“Kami terus melakukan pendataan dan verifikasi lapangan agar bantuan tepat sasaran. Fokus utama kami adalah keluarga berpenghasilan rendah yang belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Ia menegaskan bahwa percepatan penanganan RTLH merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kehidupan yang layak dimulai dari tempat tinggal yang sehat dan aman. Karena itu, kami di bidang perumahan terus mendorong agar setiap warga memiliki rumah yang memenuhi standar kelayakan, bukan sekadar tempat berteduh, tetapi ruang tumbuh yang memberikan rasa aman bagi keluarga,” tambahnya.

Kolaborasi Jadi Kunci, Terutama di Kepulauan

Baca Juga:  Nama Baik Tercemar, Abdul Adim Siapkan Langkah Hukum 

Yayak juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat realisasi program, terutama bagi masyarakat di daerah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis cukup berat.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antarinstansi, dunia usaha, dan lembaga sosial sangat penting. Ketika semua pihak bergerak bersama, penyelesaian RTLH bisa dilakukan lebih cepat dan lebih luas,” terangnya.

Selain perbaikan fisik, penerima manfaat juga mendapatkan pendampingan teknis, mulai dari penyusunan desain sederhana hingga edukasi perawatan hunian dan pengelolaan lingkungan.

Baca Juga:  Dari Blangkon untuk Harapan, Kepala SDN di Sumenep Antar Langkah Pertama Irsya Menuju Mimpi dengan Kaki Palsu

Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat

Program RTLH ini tidak hanya bertujuan memperbaiki bangunan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga rumah dan lingkungan sekitar agar tetap sehat dan nyaman.

Dengan langkah kolaboratif dan strategi yang terarah, Pemkab Sumenep berharap mampu mempercepat pengentasan RTLH serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga pelosok wilayah, termasuk kepulauan.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pilkades Sumenep 2027: E-Voting Diusulkan untuk Daratan, Kepulauan Tetap Manual
Banjir Informasi Digital, Bupati Sumenep Ingatkan Pelajar Tak Mudah Terpengaruh
Krisis Air Bersih Melanda Langsar, Baznas Jatim-Sumenep Salurkan Bantuan
Wabup Sumenep Tegas! Kepala Sekolah Tak Cukup Urus Administrasi, Mutu Pendidikan Harus Jadi Prioritas
Damkar Sumenep Latih Siswa Cegah Kebakaran dan Tangani Kebocoran LPG
Kasus BBM Seret Anggota Polairud, JSP Desak Kejari Sumenep Buka Proses Hukum
Pilkades 2027 Sumenep: 246 Desa Disiapkan, E-Voting dan Manual Bakal Diterapkan
Sembilan Bulan Gaji Perangkat Desa Pagerungan Besar Menunggak, DPMD Sumenep Ancam Langkah Hukum
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:21 WIB

Pilkades Sumenep 2027: E-Voting Diusulkan untuk Daratan, Kepulauan Tetap Manual

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:41 WIB

Banjir Informasi Digital, Bupati Sumenep Ingatkan Pelajar Tak Mudah Terpengaruh

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:10 WIB

Krisis Air Bersih Melanda Langsar, Baznas Jatim-Sumenep Salurkan Bantuan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 12:09 WIB

Wabup Sumenep Tegas! Kepala Sekolah Tak Cukup Urus Administrasi, Mutu Pendidikan Harus Jadi Prioritas

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:25 WIB

Damkar Sumenep Latih Siswa Cegah Kebakaran dan Tangani Kebocoran LPG

Berita Terbaru