DAPURPOS.COM / SUMENEP — Polemik dugaan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di SPBU 54.694.01 Kolor, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq, MH.
Sulaisi menilai persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite tidak semestinya seluruhnya diarahkan kepada pemerintah. Menurut dia, tata kelola serta pengawasan di tingkat SPBU juga perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika BBM bersubsidi diduga diambil menggunakan jeriken dan diangkut dengan kendaraan pribadi.
“Peristiwa yang seperti itu yang membuat kita susah. Seolah-olah masalahnya ada pada pemerintah. Padahal sesungguhnya masalahnya ada pada manajemen SPBU,” kata Sulaisi, Kamis (10/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pasokan Pertalite ke wilayah Madura pada dasarnya tetap dikirim sebagaimana biasanya. Karena itu, kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai akibat panic buying.
“Di Madura ini sebenarnya tidak ada panic buying. Yang ada itu, begitu Pertalite sampai, sudah ada yang jemput. Misalnya jam 12 malam, seperti itu, menggunakan jeriken,” ujarnya.
Ia menegaskan, pola pengambilan BBM menggunakan jeriken harus mendapat perhatian serius. Selain menyangkut tata kelola distribusi BBM bersubsidi, praktik tersebut juga dinilai memiliki risiko dari sisi keselamatan.
“Dari sisi regulasi jelas-jelas bertentangan dengan hukum, tidak boleh. Itu rawan terbakar. Apalagi jeriken itu digunakan untuk mengambil BBM,” tegasnya.
Sorotan Sulaisi semakin menguat ketika BBM dalam jeriken tersebut diduga diangkut menggunakan kendaraan pribadi. Ia mempertanyakan penggunaan mobil seperti Avanza untuk membawa BBM bersubsidi dalam jumlah tertentu.
“Apalagi yang mengambil pakai mobil, misalnya seperti mobil Avanza. Itu kan berarti menandakan dia bukan dari kelompok orang kecil,” ungkapnya.
Menurut Sulaisi, Pertalite merupakan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, pengawasan terhadap proses distribusi di tingkat SPBU harus dilakukan secara ketat agar tidak muncul praktik yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya kelangkaan Pertalite di Kabupaten Sumenep. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan BBM yang telah dikirim benar-benar tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kemudian masyarakat sulit mendapatkan Pertalite, sementara ketika stok datang sudah ada pihak tertentu yang mengambil menggunakan jeriken. Ini yang harus dilihat dan diawasi,” tandasnya.
Ketua APSI Jawa Timur itu menegaskan pihaknya tidak akan melihat siapa pemilik SPBU apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, setiap pengelola SPBU wajib menjalankan aturan dan manajemen distribusi BBM sesuai ketentuan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Siapapun yang punya pom atau SPBU, kalau tidak taat aturan dan manajemen, kita tidak urus itu. Kalau salah ya tetap salah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.
Penulis : Adie
Editor : Man
