Sumenep — Dapurpos.com – DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Hal ini tercermin dalam pembahasan intensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sumenep, Mulyadi, SH., MH., menekankan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus menjadi panduan strategis dalam menata pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Sumenep.
“RPJMD ini harus menyentuh rakyat. Kepulauan yang selama ini tertinggal wajib jadi prioritas pembangunan,” tegas Mulyadi dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Pansus yang digelar pada Rabu (9/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, Sumenep sebagai daerah dengan 126 pulau memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, fokus pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daratan, namun juga harus memperhatikan pemerataan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kepulauan.
Selain itu, DPRD juga mendesak agar Pemerintah Daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta penyusunan regulasi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Mulyadi juga mengingatkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal ini menjadi perhatian utama menjelang pembahasan Perubahan APBD 2025, agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin APBD itu punya arah dan dampak. Tidak sekadar pembangunan fisik, tapi juga investasi pada sumber daya manusia yang berdaya dan sejahtera,” imbuhnya.
Dengan semangat satu komitmen membangun 126 pulau yang ada di Sumenep, DPRD berharap RPJMD 2025–2029 mampu menjadi peta jalan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (jar/red)**
