DAPURPOS.COM, Jakarta. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya membuka secara gamblang alasan di balik pengunduran dirinya dari perusahaan pelat merah tersebut. Di bawah sumpah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Ahok mengaku mundur karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Pengakuan itu disampaikan Ahok saat diperiksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Selasa (27/1/2026). Saat ditanya jaksa mengenai status kepergiannya dari Pertamina, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak diberhentikan, melainkan mengundurkan diri secara sadar.
Ahok mengungkapkan, rencana mundur tersebut sejatinya telah ia siapkan sejak akhir Desember 2023, usai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Namun, karena pengesahan RKAP melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru dilakukan Januari, ia memilih bertahan hingga proses itu selesai.
Dalam kesaksiannya, Ahok menekankan bahwa sebelum angkat kaki, ia meninggalkan catatan krusial dalam RKAP 2024, terutama terkait perubahan sistem pengadaan yang diklaim mampu menghemat anggaran hingga 46 persen. Seluruh direksi Pertamina, kata dia, telah menyetujui dan menandatangani skema tersebut.
“Direksi sudah tanda tangan semua. Saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi,” tegas Ahok di ruang sidang.
Lebih jauh, Ahok menyeret isu pencopotan Djoko Priyono dari jabatan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Ia secara terbuka menyatakan bahwa presiden seharusnya ikut diperiksa terkait keputusan tersebut, mengingat posisi strategis kilang dalam rantai bisnis Pertamina.
Ahok menyebut Djoko Priyono sebagai figur kunci yang memahami persoalan kilang secara mendalam. Selama menjabat Komisaris Utama, ia mengaku kerap menerima laporan langsung dari Djoko mengenai berbagai kelemahan dan praktik bermasalah di sektor pengolahan minyak
Pencopotan Djoko, menurut Ahok, justru menjadi pukulan berat. Ia bahkan mengaku menangis saat mengetahui kabar tersebut, karena menilai Djoko merupakan salah satu sedikit pejabat internal yang berani membuka persoalan riil di tubuh kilang Pertamina.
Pernyataan Ahok di persidangan ini bukan sekadar pengakuan pribadi, melainkan membuka kembali pertanyaan besar soal relasi kekuasaan, pengambilan keputusan strategis di BUMN energi, serta sejauh mana intervensi politik memengaruhi tata kelola Pertamina. (Adie)
