SUMENEP, DAPURPOS.Com – Desa Pordapor, yang terletak di Kecamatan Guluk guluk Kabupaten Sumenep saat ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyalahgunaan dana Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang bertujuan untuk mempermudah proses legalisasi hak atas tanah bagi masyarakat tersebut, kini menuai keluhan dari berbagai pihak, terutama warga setempat.
Menurut sejumlah warga, meskipun telah dilakukan pemetaan dan pendataan tanah di desa ini, banyak dari mereka yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses serta biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa warga mengaku diminta untuk membayar biaya tambahan yang tidak pernah disosialisasikan sebelumnya, padahal seharusnya biaya untuk PTSL ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Awalnya kami diberitahu bahwa program PTSL ini gratis, namun kenyataannya ada biaya tambahan yang harus kami bayar. Bahkan beberapa warga menjelaskan untuk menebus undangannya harus menyediakan sejumlah uang.”ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, banyak warga yang merasa kebingungan dengan proses yang tidak transparan dan tidak ada sosialisasi yang memadai dari pihak desa.
“Kami sangat berharap agar pemerintah turun tangan untuk memastikan bahwa program ini dijalankan dengan jujur dan adil,” ujarnya
Terkait masalah ini, DAPURPOS.Com berusaha untuk menghubungi Kepala Desa pordapor MM lewat jaringan seluler, ia membantah adanya penyalahgunaan dana dan mengklaim bahwa semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah.
“Kami sudah menjalankan program ini dengan baik. Semua biaya yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan SK 3 menteri,” terangnya singkat
Namun, sejumlah pihak menilai bahwa ada ketidaksesuaian antara informasi yang diterima masyarakat dengan kenyataan di lapangan. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan dana PTSL di desa ini.
Masyarakat berharap agar masalah ini segera diselesaikan dan program PTSL dapat berjalan dengan transparan serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
