Sumenep – Dapurpos.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertempat di lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Senin (21/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh kepala OPD teknis, camat, serta para pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti pengelola hotel, pengusaha galian C, air minum dalam kemasan (AMDK), dan penyedia jasa pencucian kendaraan bermotor.
Kepala DPMPTSP Sumenep, Dr. R. Abd Rahman Riadi, SE, MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait sistem perizinan berbasis risiko yang saat ini sebagian besar telah terintegrasi secara digital melalui sistem OSS (Online Single Submission).
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendorong pelaku usaha agar memahami proses perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudahan dan kejelasan proses ini diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga triwulan II tahun 2025, nilai investasi di Kabupaten Sumenep telah mencapai Rp1,64 triliun, dengan jumlah penerbitan 3.447 Nomor Induk Berusaha (NIB) serta serapan tenaga kerja sebanyak 14.896 orang.
“Ke depan, pelaku usaha dapat menindaklanjuti perizinan yang menjadi kewenangan provinsi melalui koordinasi dengan Asisten II Bidang Perekonomian,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
Dalam arahannya, Edy Rasiyadi menegaskan bahwa sejak tahun 2016, kewenangan pemberian izin pertambangan mineral dan batubara (Minerba) telah dialihkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Meski demikian, peran Pemkab tetap vital dalam hal pengawasan lingkungan, pembinaan masyarakat tambang, serta koordinasi lintas sektor.
“Kami tidak lagi menerbitkan izin pertambangan. Namun, peran strategis tetap kami emban untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan legal, aman, dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Edy juga memaparkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan, seperti batu kapur, fosfat, pasir kuarsa, dan tanah liat, yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Saronggi, Bluto, Lenteng, dan Batuputih.
Adapun hingga Juli 2025, terdapat tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif di Kabupaten Sumenep, yaitu:
PT Dwiyapada Cahaya Indonesia, eksplorasi batu gamping di Desa Kombang, Kecamatan Talango.
PT Tirto Boyo Agung, operasi produksi batu gamping di Desa Bluto, Kecamatan Bluto.
PT Putra Mandiri Bawean, eksplorasi batu gamping di Desa Pakondangan dan Ellak Daja, Kecamatan Rubaru dan Daramista, Kecamatan Lenteng.
Ia juga menekankan bahwa penindakan terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan wewenang aparat penegak hukum, sementara pengawasan teknis terhadap tambang resmi berada di bawah pengawasan Inspektur Tambang Kementerian ESDM.
“Kami berharap pelaku usaha semakin paham dan patuh terhadap seluruh regulasi, termasuk kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup. Segera lengkapi perizinan agar aktivitas usaha berjalan dengan tenang dan sah di mata hukum,” pungkasnya.
Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini hadir Ir. Yuswanto, M.Si, Penata Perizinan Ahli Madya dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi teknis terkait proses dan persyaratan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.
