Dugaan Kejanggalan Bantuan Program Upland 2025 di Rubaru, Aktivis Desak Pemerintah Transparan

- Redaksi

Rabu, 23 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SumenepDapurpos.com Dugaan ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Upland 2025 kembali mencuat di Kecamatan Rubaru. Sejumlah kelompok tani di wilayah tersebut disorot karena diduga menerima bantuan ganda, berupa pipanisasi, solar pump, hingga embung dalam satu siklus program. Temuan ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis lokal yang menilai bahwa distribusi bantuan telah melenceng dari prinsip keadilan.

Adi, seorang aktivis asal Rubaru, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dan informasi yang dihimpun dari beberapa desa, terdapat kelompok tani yang mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan sekaligus.

“Ada kelompok yang menerima bantuan pipanisasi dan solar pump sekaligus, bahkan ada juga yang menerima bantuan embung dan pipanisasi dalam waktu bersamaan. Sementara kelompok lain yang justru lebih membutuhkan, tidak tersentuh sama sekali,” tegas Adi saat ditemui pada Rabu (23/7).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Adi, pola distribusi yang tidak merata ini bukan hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi mengarah pada penyalahgunaan program. Ia menduga adanya hubungan kedekatan antara kelompok penerima dan pihak pengusul, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

“Ini bukan hanya soal ketimpangan, tapi juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Seharusnya program ini berpihak kepada petani yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya.

Adi menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep untuk meminta klarifikasi sekaligus menuntut transparansi data penerima bantuan Upland 2025 di Kecamatan Rubaru. Jika ditemukan pelanggaran, ia menegaskan akan menempuh langkah yang lebih serius demi tegaknya keadilan bagi para petani kecil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Pertanian terkait temuan tersebut. Aktivis dan masyarakat berharap pemerintah segera merespons guna mencegah potensi konflik dan menjaga integritas program pertanian yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Biaya Produksi Melonjak, Petani Tembakau Pasongsongan Keluhkan Kelangkaan BBM Subsidi.
Bappeda Sumenep Perketat Akuntabilitas Kinerja OPD, Pastikan Program Pembangunan Lebih Terukur dan Tepat Sasaran
Pesan Muharram dari Arif Firmanto: Bangun Sumenep dengan Spirit Hijrah dan Kebersamaan
BBM Langka, Harga Eceran Tembus Rp15 Ribu per Liter: Aktivis Desak Pemkab Sumenep Sikat Mafia dan Pengecer Nakal
Kelangkaan BBM Kian Parah, Pengendara di Sumenep Harus Keliling Cari Bahan Bakar
KSOP Kalianget Buka Diklat Pemberdayaan Masyarakat 2026, Cetak Generasi Maritim Unggul dan Bersertifikat
KSOP Kalianget Aktif Dukung Wet Drill Evakuasi Medis Kru Kapal Pan Marine 14 di Blok Maleo
Prajurit Kodaeral IX Asah Kemampuan Tempur, Puluhan Personel TNI AL Ikuti Latihan Menembak di Maluku Tengah

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:05 WIB

Biaya Produksi Melonjak, Petani Tembakau Pasongsongan Keluhkan Kelangkaan BBM Subsidi.

Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WIB

Bappeda Sumenep Perketat Akuntabilitas Kinerja OPD, Pastikan Program Pembangunan Lebih Terukur dan Tepat Sasaran

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:39 WIB

Pesan Muharram dari Arif Firmanto: Bangun Sumenep dengan Spirit Hijrah dan Kebersamaan

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:05 WIB

BBM Langka, Harga Eceran Tembus Rp15 Ribu per Liter: Aktivis Desak Pemkab Sumenep Sikat Mafia dan Pengecer Nakal

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:48 WIB

Kelangkaan BBM Kian Parah, Pengendara di Sumenep Harus Keliling Cari Bahan Bakar

Berita Terbaru