cerah melihat dunia
Beli Tema IniIndeks

Dugaan Kejanggalan Bantuan Program Upland 2025 di Rubaru, Aktivis Desak Pemerintah Transparan

SumenepDapurpos.com Dugaan ketimpangan dalam penyaluran bantuan Program Upland 2025 kembali mencuat di Kecamatan Rubaru. Sejumlah kelompok tani di wilayah tersebut disorot karena diduga menerima bantuan ganda, berupa pipanisasi, solar pump, hingga embung dalam satu siklus program. Temuan ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis lokal yang menilai bahwa distribusi bantuan telah melenceng dari prinsip keadilan.

Adi, seorang aktivis asal Rubaru, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dan informasi yang dihimpun dari beberapa desa, terdapat kelompok tani yang mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan sekaligus.

“Ada kelompok yang menerima bantuan pipanisasi dan solar pump sekaligus, bahkan ada juga yang menerima bantuan embung dan pipanisasi dalam waktu bersamaan. Sementara kelompok lain yang justru lebih membutuhkan, tidak tersentuh sama sekali,” tegas Adi saat ditemui pada Rabu (23/7).

Menurut Adi, pola distribusi yang tidak merata ini bukan hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi mengarah pada penyalahgunaan program. Ia menduga adanya hubungan kedekatan antara kelompok penerima dan pihak pengusul, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

“Ini bukan hanya soal ketimpangan, tapi juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Seharusnya program ini berpihak kepada petani yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya.

Adi menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep untuk meminta klarifikasi sekaligus menuntut transparansi data penerima bantuan Upland 2025 di Kecamatan Rubaru. Jika ditemukan pelanggaran, ia menegaskan akan menempuh langkah yang lebih serius demi tegaknya keadilan bagi para petani kecil.

Baca Juga :  Upacara Bendera Sekaligus Launching Kendaraan Roda Tiga di SDN Panaongan III, Wujud Semangat Pendidikan dari Pelosok

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Pertanian terkait temuan tersebut. Aktivis dan masyarakat berharap pemerintah segera merespons guna mencegah potensi konflik dan menjaga integritas program pertanian yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.