DAPURPOS.COM, JAKARTA — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kondisi pemulihan listrik di Aceh pasca banjir dan longsor memicu gelombang protes dari publik maupun sejumlah tokoh politik.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7–8 Desember 2025, Bahlil menyampaikan bahwa 93 persen hingga 97 persen listrik di Aceh telah kembali menyala. Namun, kabar tersebut dinilai banyak pihak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Banyak warga Aceh menyayangkan laporan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi asal bunyi atau asbun. Kondisi di sejumlah daerah terdampak justru masih gelap gulita akibat jaringan listrik yang belum pulih sepenuhnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, TA Khalid, tegas membantah laporan Bahlil. Menurutnya, data yang disampaikan kepada Presiden tidak akurat dan berpotensi menyesatkan pengambilan kebijakan.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat,” ujar Khalid, dikutip dari Kompas.com, Selasa (9/12/2025).
Khalid menambahkan, ketidakakuratan data bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat memperlambat penanganan bencana yang kini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Aceh.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat menjadi korban atas laporan palsu,” tegasnya
Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra, banyak warga Aceh ikut bersuara. Mereka mengaku masih menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan di beberapa titik terdampak.
Menurut laporan SerambiNews, hingga Senin (8/12/2025) malam, listrik masih padam di sejumlah wilayah, termasuk:
Sebagian Kota Banda Aceh
Aceh Besar
Aceh Jaya
Bireuen
Gayo Lues
TA Khalid juga memperingatkan bahwa ketidakakuratan laporan ini bisa berlanjut pada sektor pemulihan lainnya, termasuk pembangunan hunian sementara hingga bantuan logistik.
“Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” ujarnya.
Khalid menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci agar pemerintah pusat dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat terdampak bencana.
Hingga kini, publik menunggu klarifikasi resmi dari Bahlil Lahadalia terkait perbedaan data yang mencolok antara laporan pemerintah pusat dan fakta lapangan.
Sementara itu, ribuan warga Aceh masih berharap pemulihan listrik dan penanganan bencana dapat segera dilakukan dengan transparansi, kecepatan, dan ketelitian. (Adi/red)**
