SUMENEP, DAPURPOS.Com – Kirab maskot Si Jalih dan Si Busok, merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menghadapi momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut, juga salah satunya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak Jatim, pada Bulan November 2024 mendatang.
Sementara, untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumenep 2024, maskot yang diusung adalah Si Busok, dengan bentuk hewan endemik dari Pulau Raas. Untuk arti nama Si Busok sendiri yakni
“Siap Bebas, Umum, Serentak, Orientasi Kesejahteraan”.
Kirab Si Jalih dan Si Busok yang berlangsung lapangan sepak bola Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur ,yang dimeriahkan berbagai pentas seni budaya sumenep diantaranya pertunjukan musik daul daul Peccot Ngamok, tari potre soengenep, parade budaya dan bermacam pentas seni lainnya. Jumat 02 Agustus 2024.
Ketua KPU Sumenep Nurus Syamsi menjelaskan Kirab Maskot tersebut, memang merupakan salah satu tahapan sosialisasi mengenai Pilkada Jatim dan Pilbup Sumenep 2024, yang perlu dilakukan oleh KPU kepada masyarakat.
Seperti diketahui Kirab Maskot tersebut, dilandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota.
Serta Surat Edaran (SE) Nomor 309 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kirab maskot serentak di Jawa Timur.
“Tujuan dari semua ini, untuk mensosialisasikan Pilkada 2024 kepada masyarakat Kabupaten Sumenep,” ungkap Ketua KPU Sumenep Nurus Syamsi.
Dirinya juga mengingkatkan, agar masyarakat tidak sampai golput di Pilkada 2024. Karena menurutnya, dengan menyalurkan hak pilihnya, masyarakat mampu menentukan pemimpin yang berkualitas.
Juga hadir para tamu undangan Camat Batang-batang Mujib, S. Sos, M. Si sebagai tuan rumah,kapolsek , koramil, Panwascam dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pantarli yang masuk zona 1. Selain itu, juga ada dari lembaga pendidikan, Pemerintah Desa
