Dapurpos.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) berbasis data Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPP) dan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) tahun 2025–2029.
Bertempat di Kusuma Agrowisata Resort & Hotel, Kota Batu, Jawa Timur, kegiatan strategis ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep. Acara ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi perempuan, akademisi, hingga tim konsultan kebijakan.
“RAD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi panduan arah untuk memastikan bahwa kaum perempuan dan pemuda benar-benar mendapat tempat yang layak dalam agenda pembangunan,” ungkap Kepala Disbudporapar Sumenep, H. Moh. Iksan, S.Pd., M.T., dalam sambutannya, Senin (04/08/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Iksan menjelaskan bahwa IPP dan IPK adalah instrumen evaluatif yang memotret seberapa besar peran serta perempuan dan pemuda dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik.
“Kalau kita bicara pembangunan, maka kita tidak bisa mengesampingkan kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat sorotan. IPP dan IPK ini semacam cermin untuk melihat apakah arah kebijakan kita sudah benar,” tambahnya.
FGD ini menjadi ajang urun rembuk antar OPD, yang masing-masing menyumbang perspektif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga ekonomi kreatif, semua duduk bersama mencari jalan keluar konkret bagi tantangan yang dihadapi kelompok rentan.
Berbagai masukan pun mengalir dari peserta FGD, khususnya terkait pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data terpilah dan analisis gender. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.
“Kita ingin RAD ini tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tapi benar-benar menjadi acuan dalam menyusun program dan kebijakan ke depan. Kita bicara masa depan Sumenep, dan itu berarti kita bicara perempuan dan pemuda,” tegas Iksan.
Selain sebagai forum teknis, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi antar pihak yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan daerah. Semangat kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa IPP dan IPK dapat digunakan secara optimal dalam setiap perumusan kebijakan.
Dengan pendekatan partisipatif dan komprehensif, Pemkab Sumenep berharap hasil revisi RAD serta penghitungan indikator IPP dan IPK mampu memberikan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan inklusif.
“Ini adalah langkah nyata kami dalam memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Ini bukan kerja satu dinas, ini kerja kolektif untuk mewujudkan Sumenep yang lebih adil dan setara,” pungkas H. Moh. Iksan dengan penuh optimisme.
