DAPURPOS.COM, SUMENEP — Seorang anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dikabarkan sudah cukup lama tidak terlihat menghadiri aktivitas kedewanan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di kalangan simpatisan partai di Kecamatan Sumenep.
Beberapa simpatisan PDI Perjuangan di wilayah tersebut menyebutkan bahwa yang bersangkutan, yang dikenal dengan nama Sutan Hady Thahyadi, SH.,sudah lama tidak tercatat aktif dalam daftar kehadiran di kantor DPRD Sumenep. Informasi yang beredar di kalangan simpatisan menyebutkan bahwa anggota dewan tersebut tengah mengalami sakit.
Meski demikian, ketidakhadiran yang berlangsung cukup lama itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait hak keuangan yang tetap diterima oleh yang bersangkutan sebagai anggota legislatif.
“Sudah lama tidak terlihat di kantor dewan. Katanya memang sakit, tapi masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana dengan gaji dan tunjangan yang diterima selama ini,” ujar salah satu simpatisan PDI Perjuangan di Kecamatan Sumenep yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, posisi anggota DPRD merupakan jabatan publik yang dibiayai oleh anggaran negara sehingga transparansi dinilai sangat penting.
Sementara itu, media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait. Upaya menghubungi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep juga dilakukan, namun hingga kini wartawan belum memiliki akses komunikasi langsung dengan yang bersangkutan.
Media ini juga telah mencoba menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Sumenep serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumenep untuk meminta klarifikasi terkait kabar ketidakhadiran anggota dewan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang dihubungi.
Klarifikasi dari partai maupun lembaga DPRD Sumenep dinilai penting agar publik mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi sebenarnya dari anggota dewan yang dimaksud, termasuk mekanisme terkait hak keuangan apabila seorang legislator tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu yang cukup lama.
(adi/red)**
