Sumenep, Dapurpos.com – Atas keterlambatan pengadaan suplai beras ASN, PD Sumekar memberikan tanggapan dan pernyataan bahwa pihak BPRS tidak langsung mentransfer uang potongan TPP ASN ke pihaknya. sehingga untuk pengadaan suplai beras sering mengalami keterlambatan. Mendengar hal ini kami mencoba menghubungi Direktur Utama BPRS Hairil Fajar melalui telepon selulernya (wa) untuk mencari tahu tentang kebenaran apa yang telah di sampaikan oleh PD Sumekar pada hari Senin (27/05).
Selanjutnya penuturan dari Dirut BPRS Hairil Fajar, menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Direktur PD Sumekar kepada media ini. Bahwasanya fungsi dari Bank yang dia pimpin hanya sebatas memotong TPP ASN dan untuk selanjutnya uang di transfer ke rekening PD Sumekar,
“Mohon maaf Pak, kami hanya bantu memotongkan, selanjutnya di pindah bukukan ke PD Sumekar, dan penyaluran beras kewenangan PD Sumekar, serta tidak ada keterlambatan” tuturnya kepada media ini, Senin (27/05/’24).
Atas penuturan dari Dirut BPRS seperti itu, disinyalir pihak PD Sumekar mau menutupi permasalahan yang sebenarnya terjadi, dengan cara mencari pembenaran serta pembelaan atas dirinya. Dan seolah olah yang terjadi itu semua atas kesalahan dari pihak BPRS karena terlambat mentransfer uang potongan TPP ASN kepadanya.
Guna memperjelas tentang permasalahan yang terjadi, kami mencoba menghubungi Kabag. Perekonomean Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar untuk menanyakan duduk persoalan terkait keterlambatan pendistribusian beras ASN, namun lagi lagi pesan WhatsApp yang kami kirimkan tidak pernah ada respon dan jawaban dari yang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan yang kami dapat, terkait keterlambatan pendistribusian beras untuk ASN, salah satu faktor penyebabnya adalah terlambatnya pihak OPD itu mentransfer uang potongan TPP ASN ke Pihak PD Sumekar. Jadi bisa diartikan hanya ada kesalahan di teknis. Bahwa terlambatnya pendistribusian dari setiap opd dan kecamatan saat mengajukan pemotongan melalui BPRS dan di transfer ke Rekening PDS.
“Artinya pengajuan pemotongan tidak dilakukan secara serentak di hari yang sama. Jadi kami menunggu total jumlah akumulasi semua OPD dan Kecamatan baru kami bagi dan order sesuai jumlah kepada Gapoktan yg sudah terikat kontrak dgn PDS”. Menurut pernyataan Dirut PD Sumekar.
Salah seorang ASN sebut saja Suparto (nama samaran) ikut bicara dan memberikan tanggapan atas polemik keterlambatan suplai beras tersebut,
“Kami tunggu angin baiknya, perbaiki sistem dan kualitas, pendistribusian,serta barang sesuaikan dengan harga, maka kami tidak akan komplain….. Kalau semua sesuai, kan kita tidak akan punya pemikiran liar ….. intinya kami tetap dukung apapun program baik pemkab” ungkapnya pada awak media ini.
Ditempat terpisah kami juga minta tanggapan serta komentar dari ASN yang lain, sebut saja Bunga (nama samaran), dia secara lugas dan tegas menyampaikan kepada kami,
“Tapi kalau masih tetap mending kita beli saja sendiri, saya kira teman teman juga setuju begitu, itu akan lebih baik….jujur beras tiap bulan hanya kami ambil tapi dibagikan bagi yang mau karena selain kami sudah membeli stock, juga karena kualitas yg tidak sesuai tadi itu….masa kita mau makan harus nunggu beras yang tidak pasti keluar nya tanggal berapa tiap bulannya” tuturnya.
Menyikapi persoalan yang terjadi selama ini, sikap profesionalisme dari pengelolah patut untuk dipertanyakan dan dikaji ulang, sepertinya orang yang berkompeten di bidang ini saling melempar tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan sikap tegas dari Bapak Bupati Sumenep, agar segera mengambil tindakan terhadap mereka, dan jangan sampai bawahannya di jadikan tumbal atau bancakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam lingkarannya.**
