DAPURPOS.COM, SUMENEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), biaya per porsi makan bagi siswa ditetapkan sekitar Rp15.000. Anggaran tersebut disebut-sebut diambil dari alokasi pendidikan nasional tahun 2026, sehingga memunculkan perdebatan mengenai prioritas dan efektivitas penggunaan dana.
Rincian Anggaran MBG 2026:
Total Anggaran: Rp335 triliun (untuk 82,9 juta penerima manfaat)
Biaya per Porsi: Rp15.000
Pengelola: Badan Gizi Nasional (BGN)
Sumber Anggaran: Dialokasikan dari pos pendidikan nasional
Anggaran ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang awalnya dialokasikan sekitar Rp.71 triliun. Lonjakan anggaran yang sangat besar tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk pertanyaan mengenai kesiapan sistem distribusi, pengawasan, serta dampak fiskal jangka panjang.
Sejumlah kalangan menilai, dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, pemerintah perlu memastikan transparansi dan ketepatan sasaran. Kritik juga muncul terkait skema pemberian yang dinilai belum mampu membedakan antara siswa yang mampu secara ekonomi dan siswa dari keluarga kurang mampu.
“Dengan anggaran sebesar itu, alangkah baiknya jika bantuan dapat lebih tepat sasaran, bahkan dipertimbangkan skema penyaluran langsung kepada siswa yang benar-benar membutuhkan,” ujar adi kamis (19/02/26)
Di sisi lain, para pengamat fiskal menilai program berskala nasional ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap struktur belanja negara. Jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, beban anggaran yang besar dapat memengaruhi stabilitas fiskal, termasuk potensi peningkatan utang pemerintah.
Meski demikian, pemerintah menyatakan program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia. Evaluasi berkala, pengawasan ketat, serta keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi siswa tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan
