Sumenep – Dapurpos.com – Program bantuan pipanisasi yang digelontorkan pemerintah untuk menunjang kebutuhan air bersih dalam mendukung budidaya bawang merah di Desa Karangnangka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya ada dugaan nama seorang perangkat desa yang menjabat sebagai operator, tercatat sebagai salah satu penerima manfaat bantuan tersebut.
Informasi dari lapangan menyebutkan bahwa nama sang operator desa muncul dalam daftar penerima bantuan pipanisasi. Fakta ini memicu tanda tanya di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan keadilan dan transparansi dalam pendistribusian bantuan.
“Kami tidak iri, tapi seharusnya yang mendapat bantuan adalah warga yang lokasinya memang untuk penanaman bawang merah. Kalau perangkat desa sendiri yang dapat, jadi terkesan tidak adil,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kritik warga bukan tanpa dasar. Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam program-program hibah pertanian, perangkat desa termasuk operator , secara tegas dilarang terlibat sebagai anggota kelompok tani maupun menjadi penerima manfaat langsung dari bantuan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan serta menjamin keadilan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh pemuda Desa Karangnangka turut menyuarakan keprihatinannya. Ia berharap agar ke depan mekanisme seleksi penerima bantuan dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“Kalau betul dia operator desa dan tetap menerima bantuan, harusnya ada peninjauan ulang. Ini soal kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Koordinator Penyuluh (Korluh) Kecamatan Rubaru belum memberikan tanggapan resmi. Publik pun berharap ada evaluasi menyeluruh atas proses pendataan dan penyaluran bantuan ini.
Sebagai informasi, program pipanisasi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap petani bawang merah dalam mengatasi keterbatasan akses air bersih untuk irigasi. Namun agar tujuan tersebut tercapai, asas transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan menjadi sangat krusial, guna menghindari kecemburuan sosial dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. (jar/red)**
