SUMENEP, DAPURPOS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat koordinasi perencanaan, pengawasan program strategis daerah, serta pemantauan tindak lanjut kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Memasuki Senin, 5 Oktober 2026, aktivitas Bappeda Sumenep di bawah koordinasi Kepala Bappeda Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., diarahkan pada pencermatan capaian pembangunan dan memastikan berbagai agenda daerah berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Arif Firmanto menekankan bahwa koordinasi dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, setiap program perlu terus dipantau berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih membutuhkan tindak lanjut.
“Koordinasi dan evaluasi harus terus dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Arif Firmanto.
Salah satu fokus utama Bappeda adalah melakukan pencermatan terhadap indikator capaian pembangunan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas tetap berada pada jalur target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Selain evaluasi, Bappeda juga terus menyiapkan dan mengawal dokumen strategis perencanaan pembangunan berkelanjutan sebagai pijakan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
Di sisi lain, penguatan sektor pelayanan publik turut menjadi perhatian dalam koordinasi lintas perangkat daerah. Bappeda mendorong sinergi antarinstansi agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Salah satunya melalui dukungan terhadap pengaktifan kembali layanan aduan di tingkat desa. Kanal tersebut diharapkan menjadi bagian dari mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Arif juga menilai penyebarluasan informasi pembangunan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai arah kebijakan, program prioritas, serta perkembangan pembangunan daerah.
Karena itu, koordinasi dengan perangkat daerah dan mitra strategis terus dilakukan untuk mengoptimalkan penyampaian informasi pembangunan melalui kanal resmi pemerintah.
“Transparansi informasi pembangunan penting agar masyarakat mengetahui program yang dijalankan pemerintah daerah sekaligus dapat ikut memberikan masukan,” katanya.
Dengan agenda tersebut, aktivitas Bappeda Sumenep pada awal Oktober 2026 tidak hanya berorientasi pada penyusunan perencanaan, tetapi juga mencakup pengawasan, evaluasi, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan tindak lanjut kebijakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan program yang telah ditetapkan terus dipantau pelaksanaannya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.
Penulis : Adie
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Dapurpos.com
