SUMENEP, DAPURPOS.COM – Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada penyusunan laporan administrasi semata, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 di Kantor Bupati, Jumat (14/11/2025).
“Keuangan desa itu bukan hanya urusan administrasi. Yang masyarakat butuhkan adalah hasil konkret apakah anggaran itu benar-benar menyentuh mereka atau tidak,” tegas Bupati Fauzi di hadapan para kepala desa dan jajaran OPD terkait.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep tersebut menekankan bahwa Dana Desa merupakan mesin percepatan pembangunan di tingkat akar rumput. Karena itu, ia meminta para kepala desa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, majunya desa adalah barometer perkembangan daerah secara keseluruhan.
“Kalau desanya maju, kabupatennya juga ikut maju. Kepala desa harus bekerja dengan integritas dan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Fauzi memastikan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal dan mendampingi pemerintah desa agar pengelolaan Dana Desa tetap tepat sasaran serta berdampak nyata.
Target Desa Mandiri dan Inovatif
Bupati menyampaikan target besar Pemkab Sumenep: mendorong desa-desa tidak hanya berkembang, tetapi naik kelas menjadi desa mandiri.
“Program yang berpihak kepada masyarakat, layanan publik yang semakin baik, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Dana Desa bukan formalitas, tapi motor perubahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Teknologi mempercepat administrasi, memperkuat transparansi, dan mempermudah pelayanan. Kepala desa jangan takut berinovasi,” imbuhnya.
Ia optimistis bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat akan melahirkan model pembangunan desa yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
“Kalau sinergi ini kuat, desa-desa kita bukan hanya berkembang, tapi bisa menjadi pionir,” pungkasnya.
Peserta FGD
FGD ini dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Sumenep, antara lain:
Plt Kepala Inspektorat Sumenep
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kepala Diskop UKM dan Perindag
Kepala Dinas Sosial
Para camat
Perwakilan kepala desa beserta jajaran perangkat desa
Acara evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih baik, transparan, dan berdampak bagi masyarakat Sumenep.
