Dugaan Nepotisme di Desa Gadu Timur : Sekdes Merupakan Istri Kepala Desa, Camat dan DPMD Belum Beri Keterangan

- Editorial Team

Selasa, 15 April 2025 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Nampak ketika Farid GAKI sedang di wawancarai oleh awak media

Foto : Nampak ketika Farid GAKI sedang di wawancarai oleh awak media

DAPURPOS.COM, SUMENEP (15/04/2025) – Dugaan praktik nepotisme mencuat di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Isu ini menyeruak setelah diketahui bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) yang menjabat saat ini merupakan istri dari Kepala Desa Gadu Timur. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pengangkatan perangkat desa.

Sejauh ini, Camat Ganding dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. Ketidakhadiran penjelasan dari kedua pihak tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pengangkatan istri kepala desa sebagai Sekdes tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Baca Juga:  Di Balik Slogan Jatim Tumbuh, Jalan Kepulauan Sumenep Justru Hancur

Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala DPMD Kabupaten Sumenep pun belum mendapat respons. Hal ini juga dikeluhkan oleh Farid Gaki, Ketua Gugus Anti Korupsi yang menjadi narasumber dalam isu ini.

“Kami sudah coba menghubungi Kepala DPMD lewat WhatsApp, tapi sampai sekarang belum dibalas,” ujar Farid.

Farid juga menyampaikan harapannya agar Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, turun tangan secara serius dalam menangani dugaan ini. Ia menekankan bahwa penempatan istri kepala desa sebagai Sekdes sangat berpotensi memunculkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat pemerintahan desa.

“Dengan adanya hubungan keluarga antara Kepala Desa dan Sekdes, potensi KKN sangat terbuka lebar. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tambah Farid.

Publik kini menanti klarifikasi resmi dari Camat Ganding dan DPMD Kabupaten Sumenep untuk menjawab keraguan masyarakat dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (jar/red)**

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel dapurpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lomba Karaoke Kepanjin Meriah, 20 Peserta Adu Bakat Suara Sambut HUT ke-81 RI
PBB-P2 Sumenep Murah, Diskon hingga 81 Persen
DKPP Sumenep Berangkatkan Tembakau Prancak 95 untuk Dipasarkan ke Mitra PT Jarum
Bayar Pajak Makin Mudah, Bapenda Sumenep Targetkan Seluruh PBB Digital pada 2027
Bappeda Sumenep Minta Semua OPD Bergerak Bersama Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Tasyakuran dan Maulid Nabi Jadi Puncak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Bangselok
Bappeda Sumenep: Kemerdekaan Bukan Sekadar Seremoni, Harus Melahirkan Kerja Nyata
Bappeda Sumenep Dorong Program Quick Wins, Ekonomi Harus Segera Dirasakan Masyarakat
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:25 WIB

Lomba Karaoke Kepanjin Meriah, 20 Peserta Adu Bakat Suara Sambut HUT ke-81 RI

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:01 WIB

PBB-P2 Sumenep Murah, Diskon hingga 81 Persen

Kamis, 20 Agustus 2026 - 18:55 WIB

DKPP Sumenep Berangkatkan Tembakau Prancak 95 untuk Dipasarkan ke Mitra PT Jarum

Rabu, 19 Agustus 2026 - 12:54 WIB

Bayar Pajak Makin Mudah, Bapenda Sumenep Targetkan Seluruh PBB Digital pada 2027

Selasa, 18 Agustus 2026 - 19:15 WIB

Bappeda Sumenep Minta Semua OPD Bergerak Bersama Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terbaru