DAPURPOS.COM, SUMENEP — Sejumlah wali murid di MTsN 2 Sumenep mengeluhkan paket makanan yang diberikan kepada siswa selama masa bulan puasa dan libur sekolah. Keluhan muncul setelah menu yang seharusnya diberikan selama dua hari dirapel menjadi satu kali pembagian.
Program tersebut diketahui merupakan bagian dari program pemerintah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa-siswi di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, sejumlah wali murid menilai masih terdapat hal-hal yang perlu diperjelas.
Salah satu wali murid, Hadi, mempertanyakan kelayakan dan perhitungan menu yang diterima siswa. Berdasarkan paket yang diterima, siswa hanya mendapatkan satu buah apel, dua kotak susu cokelat, dua kue kecil, serta satu roti dalam kotak.
“Apakah memang hanya segitu menunya, atau ada kekeliruan dalam perhitungan daftar menu yang seharusnya diberikan kepada siswa?” ujar Hadi, Sabtu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, selama bulan puasa dan masa liburan sekolah, menu tersebut diserahkan kepada siswa dalam satu paket yang disebut sebagai pengganti distribusi harian. Namun menurutnya, jumlah dan variasi makanan yang diterima dinilai kurang jelas jika dibandingkan dengan menu yang dijanjikan sebelumnya.
Para wali murid juga mempertanyakan kinerja tim yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Mereka menilai seharusnya ada pengawasan yang ketat agar menu yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
“Ke mana kerja Satgas MBG? Ke mana pula peran Tim Pengawasan Mutu dan Kesehatan atau keamanan pangan? Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat,” tambahnya.
Hadi juga menegaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan baik untuk membantu para siswa. Namun ia mengingatkan agar program pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Ini program dari Prabowo Subianto untuk membantu siswa-siswi. Jangan sampai hanya dijadikan lahan untuk memperoleh keuntungan besar demi kepentingan pribadi semata,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai pihak sekolah sebenarnya memiliki kewenangan untuk memberikan masukan bahkan menolak daftar menu apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan siswa.
“Pihak sekolah sebenarnya bisa menolak daftar menu tersebut jika dianggap tidak layak atau tidak sesuai dengan standar. Karena sekolah juga memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dan kebutuhan gizi siswa,” ujarnya.
Para wali murid juga menagih janji Pemerintah Daerah Sumenep yang sebelumnya menyatakan bahwa program makanan bagi siswa akan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan gizi.
Para wali murid berharap pemerintah daerah, pihak sekolah, serta tim pelaksana program dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait komposisi menu serta mekanisme pembagian paket makanan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah maupun tim pelaksana program belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. (adi/red)**
