DAPURPOS.COM, SUMENEP — Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penentu dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, kondisi tersebut justru masih jauh dari harapan. Akses jalan yang rusak serta keterbatasan sarana pendukung lainnya dinilai menjadi penghambat utama aktivitas masyarakat, termasuk dalam distribusi pangan dan peningkatan taraf hidup.
Di tengah komitmen nasional menuju swasembada pangan yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Target kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri dinilai belum sepenuhnya menyentuh wilayah kepulauan seperti Raas, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu, yang hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar terkait akses, ketersediaan, hingga stabilitas pangan.
Begitu juga dengan masyarakat kepulauan yang ada di ujung pulau Sumenep (Raas, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu) agar senantiasa bisa menikmati komoditas pangan terpenuhi setiap saat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang tercermin dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau.
Tidak hanya mencakup pada jumlah makanan, tetapi juga kualitasnya, keamanan, serta kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya tanpa terancam kelaparan atau kekurangan gizi.
Dengan demikian, empat pilar ketahanan pangan yakni ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), pemanfaatan (utilization), dan kestabilan (stability) seharusnya dapat terpenuhi secara menyeluruh. Namun ironisnya, menurut Ridwan, Ketua DPD PWRI Jawa Timur, kondisi tersebut belum dirasakan oleh masyarakat di lima kepulauan Kabupaten Sumenep akibat buruknya infrastruktur jalan yang rusak, berlubang, dan kerap tergenang saat musim hujan.
“Seyogianya, Gubernur Jawa Timur bersama wakil rakyat dari DPRD Provinsi Dapil Madura dan anggota DPR RI segera turun langsung ke lima kepulauan di Sumenep,” tegasnya.
Ridwan juga mempertanyakan kinerja para wakil rakyat tersebut selama ini. Ia menyoroti apakah keberadaan mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat atau hanya terfokus pada program pokok pikiran (pokir) semata.
“Bagaimana hasil reses mereka? Apakah benar menyerap aspirasi masyarakat atau hanya sebatas formalitas?” ujarnya.
Ia bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut menyoroti kinerja para anggota dewan tersebut, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa pembangunan konektivitas infrastruktur di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencakup konektivitas fisik seperti transportasi serta konektivitas digital berupa akses internet, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan.
“Kami bukan hanya bagian administratif dari Pemprov Jatim, tetapi juga memiliki nilai strategis dan geopolitik. Kepulauan harus menjadi simbol keadilan pembangunan bagi Raas, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu,” tandasnya.
Sebagai penutup, Ridwan mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat, baik melalui media maupun pelaporan kepada pihak berwenang jika ditemukan dugaan pelanggaran. Ia berharap, perhatian serius dari semua pihak dapat segera terwujud demi kesejahteraan masyarakat kepulauan Sumenep. (adie/red)**
