DAPURPOS.COM,SUMENEP — Polemik perbaikan jalan di Dusun Langgar, Desa Karang Nangka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, terus bergulir. Setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan, Penjabat (Pj) Kepala Desa Karang Nangka juga dikabarkan sulit dihubungi.
Sejumlah wartawan berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala DPMD Sumenep, AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si., terkait progres dan sumber anggaran perbaikan jalan yang dikeluhkan warga. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.
Tak hanya itu, upaya konfirmasi kepada Pj Kepala Desa Karang Nangka juga menemui kendala. Nomor telepon seluler yang biasa digunakan untuk komunikasi dilaporkan dalam keadaan tidak aktif saat dihubungi wartawan.
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Timur, Ridwan Sutarjo, menyayangkan sikap tertutup tersebut. Menurutnya, persoalan infrastruktur desa merupakan isu krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan membutuhkan keterbukaan informasi.
“Ini masalah penting yang terjadi di desa, apalagi tentang pembangunan jalan. Seharusnya ada transparansi kepada publik. Jika pejabat terkait sulit dihubungi atau tidak memberikan jawaban, tentu akan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa bersumber dari anggaran negara yang harus dikelola secara akuntabel. Karena itu, pejabat publik dinilai memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan dari masyarakat maupun media, tugasnya.
Lebih lanjut, mereka seakan akan mengabaikan permasalahan ini, apakah seperti itu seorang pemimpin? Ini adalah kesalahan bupati memilih seorang pemimpin yang tidak memiliki manajemen kepemimpinan.
Warga Dusun Langgar sendiri disebut berharap ada kepastian terkait perbaikan jalan yang dinilai mendesak. Jalan tersebut menjadi akses vital bagi aktivitas harian warga, termasuk kegiatan ekonomi dan pendidikan.
