DAPURPOS.COM, SUMENEP – Kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat yang tinggal di sejumlah pulau seperti Pulau Raas, Pulau Sapudi, Masalembu, Sapeken, dan Kangean menyuarakan keluhan terkait kondisi jalan serta minimnya penerangan listrik yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Wilayah yang mayoritas dihuni oleh nelayan tradisional tersebut dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun di sisi lain, masyarakat setempat mengaku masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi maupun sosial.
Kondisi jalan di sejumlah wilayah kepulauan itu dilaporkan semakin memburuk seiring datangnya musim hujan. Banyak ruas jalan berlubang yang berubah menjadi kubangan lumpur sehingga menghambat mobilitas warga. Bahkan, akses menuju fasilitas pendidikan turut terdampak.
“Jeritan siswa-siswi dan para guru semakin terdengar keras. Mereka adalah anak bangsa, regenerasi bangsa Indonesia. Dimanakah nurani Gubernur Jatim disimpan?” ujar Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Ridwan, dalam keterangannya yang beredar di sejumlah situs jurnalis lokal di Sumenep dan Jawa Timur.
Ridwan menilai, keberadaan wilayah kepulauan tersebut seolah tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Padahal, menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Ia juga menyinggung kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dinilai belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan dasar masyarakat di kepulauan Sumenep.
“Perhatian pemerintah provinsi seolah lebih banyak terpusat di kota-kota besar di wilayah daratan. Padahal, kepulauan Kabupaten Sumenep juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berhak mendapatkan pembangunan yang setara,” tegasnya.
Menurut Ridwan, hingga kini masyarakat kepulauan masih menaruh harapan besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan serta penyediaan penerangan listrik yang memadai. Namun harapan tersebut dinilai belum sepenuhnya terwujud.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, lima wilayah kepulauan tersebut disebut belum pernah menerima bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sejak tahun anggaran 2012 untuk perbaikan infrastruktur jalan maupun penerangan listrik.
“Jika kepulauan ingin diakui oleh pemerintah provinsi, mungkin saja harus dirubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep agar tidak dianak tirikan,” pungkasnya.
(adi/red)**
