DAPURPOS.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan capaian satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep melalui materi visual yang menampilkan sejumlah indikator kinerja strategis. Dalam infografis tersebut, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, bersama Wakil Bupati Imam Hasyim, menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada bagian pembuka, disebutkan bahwa Kabupaten Sumenep terus berlari mengejar visi daerah yang maju, adil, dan mandiri. Sejumlah janji politik diklaim telah direalisasikan dalam bentuk program konkret.
Salah satu capaian yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 0,76 persen, yang disebut sebagai penurunan tertinggi di Jawa Timur. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dilaporkan turun 1,64 persen, menempatkan Sumenep sebagai daerah dengan kinerja terbaik ketiga di provinsi tersebut.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep meningkat menjadi 70,54 persen dengan kategori tinggi. Pemerintah daerah juga mencatat pembangunan 286 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga kurang mampu dan terdampak bencana.
Sektor keagamaan dan ketenagakerjaan turut mendapat perhatian. Sebanyak 1.225 guru ngaji menerima tunjangan dengan total anggaran Rp1,47 miliar, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, perlindungan jaminan ketenagakerjaan juga diberikan kepada 5.712 pekerja rentan dan petani tembakau.
Pada aspek infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan disebut menjadi prioritas sebagai jalur strategis penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara di sektor pendidikan, Pemkab memperluas akses pendidikan tinggi melalui beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu serta merehabilitasi 45 sekolah di wilayah daratan dan kepulauan.
Dalam layanan kesehatan, masyarakat dapat mengakses pelayanan gratis dari Puskesmas hingga RSUD dengan cukup menggunakan KTP melalui program Universal Health Coverage (UHC). Bahkan, RSUD dr. H. Moh. Anwar disebut berhasil naik status menjadi tipe B.
Adapun di bidang pelayanan publik, jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) meningkat menjadi 221 layanan. Penguatan Call Center 112 juga diklaim menjadi solusi cepat terhadap berbagai persoalan kegawatdaruratan.
Tak hanya itu, Kabupaten Sumenep dilaporkan meraih 16 penghargaan tingkat regional dan nasional dalam kurun satu tahun terakhir.
Respons Masyarakat
Sejumlah warga memberikan tanggapan beragam atas capaian tersebut. Rahmat (42), warga Kecamatan Kota, mengaku merasakan perbaikan layanan administrasi publik yang kini dinilai lebih cepat dan terintegrasi.
“Kalau urus dokumen sekarang lebih mudah. Di MPP sudah banyak layanan, tidak perlu bolak-balik ke kantor berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Siti Aminah (35), warga kepulauan, berharap pembangunan infrastruktur terus merata hingga wilayah terpencil. Menurutnya, akses jalan dan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
“Kami bersyukur ada perbaikan, tapi semoga ke depan pembangunan di kepulauan lebih diprioritaskan lagi,” katanya.
Di sisi lain, Ahmad Zaini, seorang pelaku usaha kecil, menilai penurunan angka pengangguran dan kemiskinan perlu dibarengi dengan penguatan sektor UMKM.
“Lapangan kerja harus terus dibuka. Dukungan permodalan dan pendampingan usaha sangat penting agar ekonomi masyarakat benar-benar tumbuh,” ucapnya.
Pengamat kebijakan publik lokal, M. Ridwan, menyebut publikasi capaian satu tahun kepemimpinan menjadi langkah transparansi yang positif. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data yang terbuka agar masyarakat dapat mengukur secara objektif dampak program yang telah berjalan.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjawab ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.
