DAPURPOS.COM, SUMENEP – Gaung takbir menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah seharusnya menjadi simbol kemenangan, kebahagiaan, dan harapan baru bagi umat Muslim. Namun, suasana tersebut tak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Di tengah gema takbir yang menggema dari surau dan masjid, warga justru dihadapkan pada kenyataan pahit: infrastruktur jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
Di sejumlah pulau seperti Raas, Sapudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu, kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, hingga sulit dilalui menjadi pemandangan yang seolah lumrah. Ironisnya, kondisi ini justru semakin terasa kontras di momen sakral seperti Idulfitri, ketika mobilitas masyarakat meningkat untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat.
Tak sedikit warga yang mengeluhkan akses jalan yang membahayakan, terutama saat malam takbiran. Jalan gelap tanpa penerangan, dipadu dengan kondisi rusak, menimbulkan risiko kecelakaan. Perjalanan yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi penuh kewaspadaan, bahkan kecemasan.
Lebih menyayat lagi, di tengah kondisi yang terus berulang ini, muncul rasa getir di benak masyarakat: percuma memiliki perwakilan di lembaga legislatif, baik di daerah maupun provinsi, jika suara rakyat kepulauan seolah tak pernah benar-benar sampai. Keluhan demi keluhan hanya bergema di ruang-ruang sunyi, sementara para wakil rakyat mungkin hanya bisa bergumam dalam hati, tanpa daya dorong yang nyata untuk menghadirkan perubahan.
Kekecewaan itu semakin dalam ketika masyarakat merasa suara mereka hanya dijadikan alat politik oleh elit penguasa. Saat momentum politik tiba, suara rakyat dicari dan dirayu, namun setelahnya, kepedihan dan kebutuhan dasar seperti infrastruktur justru terabaikan oleh pemangku jabatan, terutama di tingkat provinsi. Jalan rusak yang mereka lalui setiap hari seolah menjadi bukti nyata bahwa keberpihakan belum benar-benar hadir.
Ironi lainnya, berbagai pemberitaan media mengenai kerusakan ruas jalan di wilayah kepulauan kerap muncul silih berganti. Namun, gaung informasi itu seakan tak berbekas. Alih-alih menjadi dasar percepatan kebijakan, laporan-laporan tersebut justru dianggap seperti sampah yang dibuang, atau sekadar angin yang berlalu tanpa tindak lanjut berarti.
Ratapan tangis masyarakat pun tak selalu bisa diungkapkan. Ia terpendam dalam diam, tersembunyi di balik senyum lebar saat bersalaman di hari raya. Namun luka itu nyata—terasa setiap kali roda kendaraan terperosok di jalan rusak, setiap kali perjalanan terhambat, dan setiap kali harapan kembali pupus oleh janji yang tak kunjung terealisasi.
Masalah ini bukan hal baru. Kerusakan jalan di wilayah kepulauan telah menjadi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun. Sayangnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret dan merata yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali menjadi sorotan.
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak. Jalan bukan sekadar sarana fisik, melainkan urat nadi ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ketika akses jalan terganggu, maka seluruh sendi kehidupan ikut terhambat.
Di balik setiap baris berita yang ditulis, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Seorang jurnalis junior yang turun langsung ke lapangan mungkin tak memiliki kuasa untuk mengubah keadaan, namun ia menjadi saksi hidup dari realitas yang terjadi. Ia melihat sendiri bagaimana warga harus melambatkan kendaraan di jalan rusak, bagaimana anak-anak tetap tersenyum meski debu dan lumpur menjadi bagian dari keseharian.
Dalam diamnya, jurnalis itu mencatat: bahwa berita bukan sekadar informasi, melainkan jeritan yang dibungkus kata-kata. Ia menuliskan apa yang dilihat dan didengar, berharap suatu saat tulisannya tidak lagi dianggap angin lalu. Ia percaya, sekecil apa pun suara yang disampaikan, tetap memiliki arti—setidaknya sebagai pengingat bahwa di balik gemuruh pembangunan, masih ada daerah yang menunggu untuk benar-benar diperhatikan.
Momentum Hari Raya seharusnya menjadi refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk lebih peka terhadap kondisi ini. Pemerataan pembangunan tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata dan berkelanjutan.
Takbir yang berkumandang di langit kepulauan Sumenep seharusnya membawa kebahagiaan yang utuh, bukan menyisakan duka akibat ketimpangan yang belum terselesaikan. Sudah saatnya suara dari pulau-pulau itu tidak lagi tenggelam oleh gemuruh janji, melainkan dijawab dengan kerja nyata. (adie/red)
