DAPURPOS.Com, SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep semakin memperketat penguatan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Melalui sistem yang lebih tertib dan terintegrasi, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif kepada publik.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak sekadar berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, tetapi juga menyangkut sejauh mana setiap program mampu mencapai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel.
“Akuntabilitas harus dimulai dari perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, hingga evaluasi yang transparan. Karena itu kami mendorong seluruh OPD memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) secara konsisten sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan program,” ujar Arif.
Melalui SIKPD, pemerintah daerah dapat memantau berbagai indikator pelaksanaan program secara lebih terukur, mulai dari target kinerja, realisasi anggaran, hingga capaian output yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
“Kami tidak ingin program hanya berjalan secara administratif tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara menyeluruh. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Arif menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari sejauh mana program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bappeda bertugas memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang optimal. Jika OPD mampu bekerja secara akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Itu menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan Sumenep yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan, Bappeda juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi sarana perbaikan terhadap program-program yang dinilai belum mencapai hasil optimal.
Selain itu, Bappeda menekankan pentingnya pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu oleh seluruh perangkat daerah. Ketersediaan data yang berkualitas dinilai menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif. (adie/red)**
