DAPURPOS.Com, SUMENEP – Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan lain, yakni melonjaknya harga BBM eceran yang dijual jauh di atas harga normal.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, sejumlah penjual BBM eceran di wilayah pedesaan menjual bensin dengan harga mencapai Rp15.000 per liter. Kondisi tersebut memicu keluhan warga yang kesulitan memperoleh BBM di SPBU akibat antrean panjang dan keterbatasan pasokan.
Kenaikan harga di tingkat pengecer dinilai semakin membebani masyarakat, terutama para pekerja, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis pemuda Sumenep, Sudirman, menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mengambil langkah konkret untuk mengawasi distribusi BBM sekaligus mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
“Kelangkaan BBM ini jangan sampai dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan berlebihan. Pemerintah harus memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mempermainkan harga,” ujar Sudirman, Kamis (25/6/2026).
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga melayani pembelian menggunakan jeriken tanpa prosedur dan izin yang jelas. Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi memicu penimbunan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemkab Sumenep. Jangan sampai ada SPBU yang bermain dengan mafia BBM, dan jangan sampai ada pengecer yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga hingga 50 persen dari harga normal di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya.
Sudirman menambahkan, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak menjadi korban ganda akibat kelangkaan BBM dan tingginya harga jual di tingkat pengecer.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep menindak tegas SPBU yang melayani pengisian menggunakan jerigen tanpa izin resmi, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Masyarakat tidak boleh terus dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep masih berharap pasokan BBM segera kembali normal sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga dapat berjalan tanpa hambatan. (adie/red)**
