DAPURPOS.Com, SUMENEP – Pernyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang menyebut pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih aman menuai kritik dari kalangan aktivis pemuda. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan, di mana masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM subsidi, khususnya jenis Pertalite.
Aktivis Pemuda Sumenep, Sudirman, menyebut pernyataan yang disampaikan Pemkab Sumenep melalui Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, terkesan terburu-buru dan tidak didasarkan pada hasil pengecekan langsung di lapangan.
Sebelumnya, Dadang Dedy Iskandar menyatakan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Sumenep masih sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan tidak mengalami pengurangan.
Namun, menurut Sudirman, kondisi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Ia mengaku masih menemukan sejumlah SPBU yang kehabisan stok BBM subsidi jenis Pertalite, sementara di tingkat pengecer harga justru melonjak hingga sekitar 50 persen dari harga normal.
“Seharusnya Pemkab Sumenep sebelum memberikan pernyataan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah benar BBM subsidi jenis Pertalite tidak langka. Jangan sampai menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta,” tegas Sudirman.
Ia menilai, apabila pernyataan tersebut tidak didukung data dan kondisi nyata di lapangan, justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat.
Karena itu, Sudirman meminta Pemkab Sumenep meninjau kembali pernyataan yang telah disampaikan dan melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi distribusi BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Selain itu, ia juga mendesak aparat penegak hukum bersama instansi terkait untuk bertindak tegas terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk oknum yang diduga memainkan pasokan maupun pengecer yang menjual BBM di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saya berharap Pemkab Sumenep dan aparat yang berwenang menindak tegas mafia BBM serta pengecer yang menjual BBM subsidi di atas HET agar masyarakat tidak terus dirugikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan lanjutan dari Pemkab Sumenep terkait kritik yang disampaikan aktivis tersebut. Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. (adie/red)**
