SUMENEP,DAPURPOS.COM – Gelaran Madura Culture Festival 2025 resmi ditutup pada Rabu (3/9/2025) malam. Meski acara yang diklaim sebagai pesta budaya terbesar di Madura ini telah usai, gema polemik masih terus berlanjut.
Festival yang menelan anggaran dari APBD sekitar Rp.200 juta tersebut ternyata juga didukung sejumlah sponsor besar, mulai dari SKK Migas, perbankan, hingga perusahaan rokok. Fakta ini diakui langsung oleh Novi, salah satu Event Organizer (EO) pada kegiatan Sumenep Batik Festival, yang merupakan rangkaian dari MCF 2025.
“Untuk APBD kita hanya kebagian Rp.30 juta. Acara Madura Culture Festival ini semua Ogleng (Sugeng, red) yang ngatur, termasuk dana dari sponsor untuk acara kita,” ungkap Novi saat ditemui.
Namun, ironi muncul ketika di tengah dukungan dana ratusan juta rupiah, pihak EO masih mewajibkan peserta—khususnya UMKM—untuk menyewa tenda dengan tarif cukup tinggi. Berdasarkan penelusuran media ini, harga sewa bervariasi mulai dari Rp750 ribu hingga Rp2,5 juta untuk satu minggu.
Salah satu pelaku UMKM yang enggan disebut namanya mengaku harus membayar Rp1,5 juta kepada panitia.
“Itu Sugeng yang mengkoordinir, kalau bisa tahun depan gratis. Kalau seperti ini, yang kenyang ya panitia,” ujarnya singkat.
Lebih jauh, Novi juga mengakui bahwa dukungan sponsor dari perusahaan rokok hingga salah satu KKKS di Sumenep, yakni HCML, nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Namun dana dari HCML disebut masih ditahan oleh pihak pengelola utama.
“Dana dari HCML kita belum terima, masih di Ogleng. Infonya akan diberikan setelah acara selesai,” pungkasnya.
Situasi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Sumenep, Rakib. Ia menilai festival tersebut hanya sebatas seremoni tanpa dampak berarti bagi masyarakat.
“Event ini hanya menghamburkan uang dan minim manfaat. Bupati harus segera mengevaluasi. Bagaimana mungkin tenda yang ada label Diskoperindag, Bank Jatim, dan BPRS—yang sebenarnya hanya dipinjam—masih disewakan ke peserta?” tegas Rakib, Jumat (5/9).
Rakib bahkan menyebut MCF 2025 tak ubahnya menjadi ajang menguntungkan pihak EO dan lingkaran tertentu.
“Mari kita buka-bukaan, siapa yang paling diuntungkan? Masyarakat atau panitia penyelenggara?” ujarnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Sumenep maupun pihak penyelenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan publik yang berkembang.
