DAPURPOS.COM, SUMENEP – Setiap rupiah anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD sejatinya merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan hingga ke tingkat paling detail di lapangan. Dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, setiap program pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa terkecuali. Namun dalam praktiknya, transparansi dan pemerataan pembangunan sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan kompleks.
Sebagai kepala daerah tertinggi di tingkat provinsi, peran Gubernur menjadi sangat strategis dalam memastikan pembangunan berjalan merata. Dalam periode kepemimpinan kedua dengan tagline “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berulang kali menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, khususnya bagi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep. Selama dua periode kepemimpinan gubernur saat ini, belum terlihat langkah signifikan yang secara nyata menyentuh pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima wilayah kepulauan besar di Sumenep yakni Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu hingga kini masih menghadapi persoalan serius terkait kondisi jalan. Banyak ruas jalan yang rusak berat, berlubang, bahkan sebagian masih berupa jalan tanah yang berubah menjadi lumpur saat musim hujan dan berdebu saat kemarau.
Padahal, akses jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta mempersulit akses pendidikan bagi para pelajar dan tenaga pengajar.
Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Moh Ridwan Sutarjo, menilai kondisi ini menunjukkan belum meratanya perhatian pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap wilayah kepulauan. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan bagian integral dari provinsi yang memiliki potensi besar, termasuk potensi penerimaan bagi hasil migas dari wilayah Sapeken.
Ia menegaskan, jika pembangunan infrastruktur di kepulauan hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sumenep, maka upaya perbaikan akan berjalan sangat lambat. Hal ini karena keterbatasan anggaran daerah tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis lebih berat.
“Tanpa dukungan provinsi, kondisi jalan di kepulauan seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu akan sulit mengalami perbaikan signifikan,” ujarnya.
Ridwan juga mengungkapkan bahwa aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan telah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, tanggapan yang diterima masih sebatas alasan keterbatasan anggaran maupun proses birokrasi yang berlarut-larut.
Situasi ini memunculkan kesan bahwa wilayah kepulauan masih berada di pinggiran prioritas pembangunan. Padahal secara administratif dan konstitusional, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat pembangunan sebagaimana masyarakat di wilayah daratan.
Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seharusnya menjadi bagian penting dari strategi pembangunan provinsi. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi ekonomi daerah akan sulit berkembang dan ketimpangan wilayah akan semakin melebar.
Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan tidak hanya menyampaikan komitmen dalam forum atau pemberitaan semata, tetapi juga menunjukkan langkah nyata melalui kebijakan anggaran dan program pembangunan yang berpihak pada daerah tertinggal.
Masyarakat kepulauan Sumenep tentu tidak membutuhkan janji pembangunan yang hanya tertulis dalam dokumen perencanaan. Yang mereka harapkan adalah kehadiran nyata pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan.
Jika pemerataan pembangunan benar-benar menjadi komitmen bersama, maka sudah saatnya perhatian terhadap wilayah kepulauan tidak lagi sekadar menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan konkret demi masa depan Jawa Timur yang benar-benar tangguh dan terus bertumbuh.
Penulis: Ridwan Sutarjo
