Oleh : Sujarwo Hadie
DAPURPOS.COM, SUMENEP — Dinamika politik birokrasi di Kabupaten Sumenep kian menghangat seiring belum terisinya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) secara definitif. Di tengah proses tersebut, tiga nama pejabat eselon II mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat terkuat yang dinilai memiliki modal pengalaman, jaringan, serta kapasitas kepemimpinan birokrasi.
Ketiga figur tersebut yakni Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Chainur Rasyid, dan Syahwan Effendi. Masing-masing memiliki basis kekuatan dan rekam jejak berbeda yang membuat bursa Sekda Sumenep dinilai tidak sekadar teknokratis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan strategis dan politik birokrasi.
Nama Arif Firmanto dinilai memiliki posisi strategis dalam peta kekuasaan birokrasi. Selain menjabat Kepala Bappeda, ia juga dipercaya sebagai Plt Kepala BKPSDM, dua institusi kunci yang beririsan langsung dengan arah pembangunan dan manajemen aparatur. Kombinasi jabatan tersebut membuat Arif Firmanto disebut-sebut memiliki kendali kuat terhadap desain kebijakan, distribusi SDM, hingga arah reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sumenep.
Sementara itu, Chainur Rasyid, Kepala DKPP Sumenep, dinilai sebagai figur dengan basis teknokrasi lapangan dan dukungan akar rumput. Pengalaman panjang di sektor pangan dan pertanian menjadikannya representasi kepentingan ekonomi rakyat, terutama petani dan masyarakat desa. Sejumlah kalangan menilai, jika politik pembangunan berbasis kerakyatan menjadi prioritas kepala daerah, maka Chainur Rasyid berpotensi menjadi alternatif kuat di luar arus utama birokrasi perencanaan.
Adapun Syahwan Effendi, yang kini menjabat Plt Sekda Sumenep sekaligus Kepala Disdukcapil, memiliki keunggulan dari sisi legitimasi struktural. Selama mengemban tugas sebagai Plt Sekda, Syahwan dinilai telah memegang kendali administratif pemerintahan dan memahami secara langsung dinamika koordinasi antar-OPD. Posisi ini membuatnya dianggap sebagai kandidat “siap pakai” yang relatif minim risiko transisi.
Pengamat pemerintahan daerah menilai, pertarungan menuju kursi Sekda definitif bukan semata adu kompetensi, tetapi juga pertaruhan kepentingan dan arah kebijakan lima tahun ke depan. Sekda bukan hanya administrator, melainkan aktor kunci dalam mengonsolidasikan kekuatan birokrasi dan menerjemahkan visi politik kepala daerah ke dalam kerja konkret pemerintahan.
Publik kini menanti sikap resmi kepala daerah dan mekanisme seleksi yang akan ditempuh. Transparansi dan objektivitas menjadi tuntutan utama, agar jabatan strategis tersebut tidak sekadar menjadi arena kompromi politik, melainkan benar-benar diisi figur terbaik demi stabilitas dan kemajuan Kabupaten Sumenep.
