Oleh: Farid Gaki
DAPURPOS.COM, SUMENEP – Dalam dinamika birokrasi di Sumenep, peran Sekretaris Daerah (Sekda) kerap dianalogikan sebagai “koki utama” dalam sebuah restoran besar bernama pemerintah daerah. Analogi ini bukan tanpa alasan. Di balik setiap kebijakan yang tersaji kepada publik, ada proses panjang perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang menjadi tanggung jawab Sekda.
Jika Bupati adalah pemilik restoran yang menentukan visi, arah, dan menu besar pembangunan, maka Sekda adalah juru masak atau chef yang meracik seluruh bahan agar cita rasa kebijakan benar-benar sesuai harapan masyarakat. Dalam struktur pemerintahan kabupaten, Sekda bukan sekadar pembantu administratif, melainkan motor penggerak birokrasi yang memastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras dengan visi kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Sekda sering disebut sebagai koki?
Pertama, meracik bahan kebijakan dan anggaran.
Sekda bertugas menyusun dan mengoordinasikan kebijakan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memastikan setiap program yang dirancang selaras dengan dokumen perencanaan dan kemampuan fiskal daerah. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar angka-angka, tetapi “resep” yang harus diramu secara proporsional agar tidak timpang antara kebutuhan dan kemampuan.
Kedua, menjaga kualitas pelayanan publik.
Enak atau tidaknya “masakan pemerintahan” sangat bergantung pada kualitas racikan dan pengawasan. Sekda harus memastikan OPD bekerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Ketika pelayanan publik terasa lamban atau tidak tepat sasaran, publik sejatinya sedang mencicipi masakan yang kurang matang.
Ketiga, mengatur kecepatan dan ketepatan program.
Seorang koki profesional tahu kapan api harus dikecilkan atau dibesarkan. Begitu pula Sekda. Ia harus memastikan setiap program kerja berjalan tepat waktu, tidak tergesa-gesa hingga mentah, dan tidak lambat hingga gosong. Ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan menjadi indikator penting efektivitas birokrasi.
Keempat, profesionalisme sebagai birokrat tertinggi.
Sekda adalah pejabat karier tertinggi di daerah. Kompetensi teknis, pengalaman administratif, serta kepemimpinan manajerial menjadi syarat mutlak. Ia harus mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah menjadi langkah konkret yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Kabupaten Sumenep, tantangan pembangunan tidak ringan. Dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan, kompleksitas koordinasi antar-OPD semakin tinggi. Di sinilah pentingnya peran Sekda sebagai dirigen birokrasi, yang memastikan harmoni kerja antarlembaga tetap terjaga.
Tegasnya, Sekda bukan sekadar pembantu Bupati dalam arti administratif, melainkan koki utama yang menentukan kualitas sajian pemerintahan. Jika masakan terasa nikmat dan menyejahterakan, masyarakat tentu memberi apresiasi. Namun jika sebaliknya, evaluasi harus dilakukan pada proses peracikan dan pengelolaannya.
Akhirnya, publik berharap agar “dapur” Pemerintah Kabupaten Sumenep selalu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Karena pada akhirnya, yang menikmati hasilnya adalah seluruh masyarakat. (adi/red)
