Sumenep, Dapurpos.Com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media yang diselenggarakan, di Hotel Asmi Sumenep, Minggu 18 Agustus 2024
Sosialisasi yang bersamaan dengan launching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 tersebut melibatkan puluhan jurnalis dari berbagai media massa yang bertugas di Kabupaten Sumenep.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Achmad Subaidi mengatakan, dalam pengawasan Pilkada 2024 penting melibatkan media. Karena media massa memiliki peran dalam mewujudkan Pilkada demokratis dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemetaan ini dibagi dalam empat dimensi utama, yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Kontestasi, dan Partisipasi, yang kemudian dijabarkan menjadi 61 indikator.
Dari hasil pemetaan, ada sepuluh (10) indikator kerawanan
yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, yakni :
1. Himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal;
2. Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon;
3. Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu;
4. Adanya materi kampanye bermuatan SARA di tempat umum;
5. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidak netralan ASN/TNI/POLRI;
6. Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu;
7. Adanya iklan kampanye di luar jadwal;
8. Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan;
9. Adanya pemilihan suara ulang; dan
10. Surat suara yang tertukar
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Achmad Zubaidi mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, mengidentifikasi sepuluh indikator kerawanan utama yang berpotensi terjadi dalam Pemilihan 2024.
“Kerawanan paling dominan ada pada dimensi konteks sosial dan politik, terutama pada indikator himbauan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal,” ungkapnya,
Lebih lanjut, pihak juga mengungkapkan bahwa indikator ini dinilai sangat penting karena dapat mempengaruhi netralitas pemilihan dan mengganggu proses demokrasi yang sehat.
“Selain itu, kami juga mengidentifikasi potensi kerawanan lain seperti konflik antar pendukung peserta/paslon, putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu, dan materi kampanye bermuatan SARA di tempat umum,” imbuhnya.
Kerawanan-kerawanan ini, lanjut Zubaidi, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam kelancaran proses pemilihan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan.
“Kami berharap seluruh stakeholder bersinergi dan berpartisipasi dalam bentuk pencegahan atas berbagai kerawanan pemilihan 2024,” pungkasnya.
Dengan upaya ini, Bawaslu Sumenep berharap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 27 November 2024 mendatang dapat berlangsung aman, lancar, dan damai.
“Media ini salah satu pilar demokrasi. Makanya, kalau tidak ada media tentu demokrasi akan gelap. Media bisa menyampaikan informasi setiap tahapan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Achmad Subaidi.
Pihaknya mengungkapkan, peran media secara khusus disebut dalam Peraturan Bawaslu, yaitu bisa mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif. Atas peran itu pihaknya berharap, ada sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan media massa.
“Harapan kami sebagai pengawas Pemilu kedepan bisa bersinergi dalam hal pengawasan partisipatif. Tentu kalau tidak ada media, masyarakat sulit mendapatkan informasi,” jelasnya
Lebih jauh Ketua Bawaslu Sumenep mengajak semua pihak ikut serta menyukseskan gelaran Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Sumenep. Sehingga tercipta pemilihan berkualitas dan terpilih pemimpin yang sesuai harapan seluruh masyarakat.
“Mari kita sukseskan Pemilukada 2024, khususnya Pilkada Sumenep November mendatang, sehingga tercipta pemilihan berkualitas dan terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bersama,” tutupnya.
