DAPURPOS.Com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, membantah keras tudingan yang menyebut PDIP berada di balik gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Said menyusul munculnya tuduhan dari Aliansi BEM Bersatu yang mengaitkan PDIP dengan aksi penolakan MBG yang dipimpin mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“PDI Perjuangan tidak pernah menggerakkan, mengorganisir, atau mengarahkan demonstrasi mahasiswa. Tidak ada kader maupun anggota partai yang ditugaskan atau dilibatkan dalam aksi tersebut,” tegas Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Politikus asal Sumenep itu menegaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kader partai tidak mencampuri berbagai aksi demonstrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Said, sejumlah pihak terlalu jauh mengaitkan setiap dinamika politik dengan PDIP hanya karena adanya hubungan personal atau kedekatan individu tertentu dengan tokoh-tokoh partai. Ia menilai asumsi semacam itu tidak memiliki landasan yang kuat.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah figur yang pernah berada dalam lingkaran politik PDIP. Salah satu isu yang mencuat adalah penggunaan kendaraan yang disebut terdaftar atas nama keluarga yang memiliki hubungan dengan mantan Panglima TNI, Andika Perkasa.
Namun demikian, Said menegaskan bahwa hubungan keluarga, pertemanan, maupun kedekatan personal tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan institusional partai dalam sebuah gerakan mahasiswa.
“Hubungan keluarga, pertemanan, atau kedekatan personal adalah hal yang berbeda dengan kebijakan dan sikap resmi partai. Tidak bisa kemudian langsung disimpulkan bahwa aksi mahasiswa digerakkan oleh PDIP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki independensi dan daya kritis yang kuat sehingga tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan politik mana pun. Menurutnya, berbagai aksi mahasiswa lahir dari kegelisahan serta pandangan mereka sendiri terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Mahasiswa memiliki idealisme. Mereka bukan kelompok yang bisa diperintah oleh partai politik mana pun untuk turun ke jalan. Karena itu tuduhan bahwa PDIP menggerakkan mahasiswa menurut saya tidak berdasar,” katanya.
Meski membantah adanya keterlibatan PDIP, Said justru mengingatkan pemerintah agar tidak menutup telinga terhadap berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati selama berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, sejumlah kritik yang muncul, termasuk terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan tata kelola anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), layak dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.
“Pemerintah perlu menjadi pendengar yang baik. Aspirasi mahasiswa harus didengar dan dijadikan masukan agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran,” tuturnya.
Said juga menilai pemerintah mulai menunjukkan langkah perbaikan melalui konsolidasi internal dan pemetaan ulang anggaran pada sejumlah program strategis nasional. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik agar masyarakat memahami setiap langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana hasil evaluasi dan perbaikan itu bisa dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga publik mengetahui bahwa setiap masukan benar-benar ditindaklanjuti,” pungkas Said Abdullah. (adie/red)**
